KORANINFOKINI.COM, KUPANG – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Flobamor yang digelar pada Selasa (17/3) pukul 18.00 WITA menghasilkan sejumlah keputusan penting dalam rangka penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi kelembagaan menuju badan usaha yang lebih profesional dan akuntabel.
Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali sekaligus Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dihadiri oleh pemegang saham, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Anis Dosi, Komisaris Utama Samuel Halundaka, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Selfi Nange, perwakilan Plh Sekda Viktor Manek, serta notaris.
Dalam RUPS-LB tersebut, disepakati beberapa keputusan strategis sebagai berikut:
Pertama, perubahan Komisaris Utama.
RUPS menyetujui pemberhentian Samuel Halundaka dari jabatan Komisaris Utama PT Flobamor sehubungan dengan penugasan lain. Proses pemberhentian telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RUPS menetapkan Benhard Menoh sebagai Komisaris yang baru.
Kedua, perubahan status badan hukum.
RUPS menyetujui perubahan status PT Flobamor menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Keputusan ini sejalan dengan persetujuan DPRD dan Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Ketiga, penegasan Plt Direktur Utama.
RUPS menegaskan kembali pengangkatan Anis Dosi sebagai Plt Direktur Utama PT Flobamor, sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS sebelumnya, guna menjamin kesinambungan kepemimpinan dan operasional perusahaan.
Keempat, audit investigatif.
RUPS merekomendasikan kepada Inspektorat Provinsi NTT dan/atau BPK serta BPKP untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan PT Flobamo/PT Flobamor Perseroda, sebagai langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
RUPS-LB ini menjadi momentum penting bagi PT Flobamor untuk berbenah dan memperkuat fondasi kelembagaan, sehingga ke depan mampu berkontribusi lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Komentar