KORANINFOKINI.COM, NGADA – Masih dalam rangkaian berkantor di Flores, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Laka Lena menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Ngada Raymundus Bena, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Ngada di Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Kabupaten Ngada, Sabtu (22/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah penanganan dampak gempa, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, layanan kesehatan, distribusi bantuan, hingga persiapan pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas yang terdampak.
Gubernur mengatakan, meskipun dirinya telah menerima dan mempelajari data penanganan bencana, pertemuan langsung dengan pemerintah daerah tetap penting untuk memastikan kondisi di lapangan dapat dipahami secara utuh.
“Lebih pas kalau saya ketemu langsung, meskipun saya sudah lihat data. Data sudah lengkap, tetapi perlu disinkronisasi dan dianalisis bersama,” ujar Gubernur.
Dalam rapat tersebut, Gubernur meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada masyarakat terdampak yang luput dari jangkauan bantuan. Pertanyaan pertama yang harus dijawab, kata dia, adalah apakah masih terdapat wilayah yang belum dapat dijangkau karena kondisi medan maupun akses yang terputus.
Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan wilayah yang sudah dapat dijangkau memperoleh dukungan secara rutin.
“Harapan kita setiap tempat bisa diakses secara rutin. Tidak boleh ada yang tidak bisa makan,” tegasnya.
Untuk kebutuhan beras, Gubernur memastikan dukungan dari Bulog tersedia. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan dukungan tersebut dan memastikan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok desil bawah, dapat terpenuhi hingga tiga bulan.
Selain bantuan pemerintah, Gubernur juga mendorong pemanfaatan kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memperoleh bantuan.
Masyarakat yang membutuhkan dapat mengambil kebutuhan pokok di toko atau kios setempat terlebih dahulu, kemudian pembayarannya dilakukan setelahnya melalui mekanisme yang disiapkan pemerintah. Pola tersebut telah diterapkan di Kabupaten Nagekeo.
_*Prioritaskan Korban Reruntuhan dan Kesehatan Pengungsi*_
Dalam bidang kesehatan, Gubernur meminta perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang mengalami cedera akibat tertimpa bangunan.
Ia menemukan masih ada masyarakat yang belum dibawa ke fasilitas kesehatan karena menganggap luka akan sembuh sendiri atau memilih melakukan pengobatan secara tradisional.
“Bagi yang tertimpa bangunan, kesehatan harus diutamakan. Mereka harus diperiksa,” ujarnya.
Selain korban yang tertimpa reruntuhan, pemerintah juga diminta mengantisipasi penyakit yang muncul akibat masyarakat tinggal dalam waktu lama di tempat pengungsian.
Kondisi pengungsian yang dihuni banyak orang dalam satu lokasi perlu mendapat perhatian dari sisi kebersihan, air, sanitasi, makanan, serta layanan kesehatan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.
Gubernur menegaskan bahwa kebutuhan makan, minum, dan kesehatan merupakan prioritas sebelum pemerintah memasuki tahapan penanganan kerusakan rumah.
_*Hunian Sementara Sambil Menunggu Hunian Tetap*_
Setelah kebutuhan dasar masyarakat dapat dipastikan, pemerintah baru masuk pada tahapan penanganan rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
Gubernur menjelaskan, berbagai skema penanganan sudah disiapkan. Namun, pembangunan kembali harus mempertimbangkan kondisi kegempaan dan menunggu situasi dinyatakan aman.
“Semua sudah siap, tetapi kita tahan sampai gempa selesai dulu. Semua baru bisa jalan setelah gempa dinyatakan berakhir,” jelasnya.
Sambil menunggu pembangunan hunian tetap, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya tidak lagi layak ditempati.
Menurut Gubernur, masyarakat tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda pengungsian karena kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial mereka.
“Sambil menunggu hunian tetap, kita buat hunian sementara. Terlalu lama di tenda pengungsian juga tidak baik,” katanya.
Gubernur menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum siap menindaklanjuti pembangunan hunian sementara tersebut.
Selain rumah warga, pemeriksaan kelayakan juga akan dilakukan terhadap berbagai bangunan fasilitas publik. Tim asesor dari Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pemeriksaan terhadap gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, rumah ibadah seperti gereja dan masjid, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.
_*Data Akurat Jadi Kunci Pemulihan*_
Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas data penanganan bencana. Menurutnya, data yang riil, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu kunci utama dalam menentukan kebijakan, mengalokasikan bantuan, serta menyusun program pemulihan Flores.
“Data yang riil dan baik, tepat, itu satu kunci utama pemulihan Flores,” tegas Gubernur.
Karena itu, seluruh data dan usulan penanganan bencana diminta diverifikasi dan disinkronkan bersama. Gubernur juga meminta seluruh unsur Forkopimda dilibatkan, termasuk dalam proses penguatan dan validasi usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Keterlibatan aparat penegak hukum, termasuk Kajari dan Kapolres, dinilai penting untuk memastikan setiap data dan usulan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
_*Siapkan Stamina untuk Pemulihan Panjang*_
Gubernur mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan pihak yang terlibat bahwa proses pemulihan pascabencana kemungkinan tidak berlangsung singkat.
“Ini bisa panjang, enam bulan sampai satu tahun. Karena itu, siapkan stamina dan semangat,” pesannya.
Ia meminta seluruh jajaran menjaga kesehatan, memperhatikan waktu istirahat, dan tetap menyediakan ruang untuk refreshing agar mampu menjalankan proses penanganan bencana dalam jangka panjang.
Rapat koordinasi tersebut memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Forkopimda dan seluruh unsur terkait untuk bekerja secara terpadu dalam menangani dampak gempa.
Pertemuan itu sekaligus menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya menjadi pekerjaan satu lembaga, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat.
Bagi Gubernur, rangkaian berkantor di Flores menjadi kesempatan untuk memastikan koordinasi pemerintahan tidak berhenti pada data dan laporan, tetapi bergerak langsung menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Dari Ngada, seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diajak menyatukan langkah untuk membangun kembali kehidupan Flores setelah bencana.
Komentar