Refleksi 27 Tahun Otonomi Kabupaten Lembata: Melampaui Perbedaan, Menyatukan Potensi, Membangun Masa Depan Bersama
Oleh: Yosef Dionisius Ola, S.E.
KORANINFOKINI.COM, LEMBATA – Tanggal 12 Oktober 2026, Kabupaten Lembata genap berusia 27 tahun. Dua puluh tujuh tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah perjuangan, harapan, pengorbanan, dinamika politik, pergantian kepemimpinan, serta berbagai upaya pembangunan yang telah mewarnai perjalanan daerah ini sejak berdiri sebagai kabupaten otonom.
Hari ulang tahun daerah bukan sekadar momentum untuk merayakan pertambahan usia. Lebih dari itu, hari ulang tahun merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, serta mempertanyakan apakah arah pembangunan kita sungguh-sungguh membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.
Pada momentum ini, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah gagasan sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi masa depan daerah:
MEMBANGUN TANPA SEKAT
Sebuah gagasan tentang bagaimana kita membangun Lembata dengan melampaui batas-batas pemikiran yang sempit, kepentingan kelompok, ego kelembagaan, persaingan antarkampung, perbedaan pandangan politik, dan berbagai sekat lain yang berpotensi menghambat kemajuan bersama.
Sebab, persoalan pembangunan tidak selalu terletak pada keterbatasan sumber daya. Terkadang, persoalan justru terletak pada ketidakmampuan kita menyatukan sumber daya yang tersedia karena terlalu banyak batas yang kita bangun sendiri.
Kita memiliki tanah yang sama, laut yang sama, ruang hidup yang sama, dan masa depan daerah yang sama. Namun, apakah kita telah memiliki kesadaran yang sama bahwa kemajuan Lembata merupakan tanggung jawab bersama?
Pertanyaan inilah yang perlu kita bawa dalam refleksi 27 tahun otonomi daerah.
1. OTONOMI DAERAH: KEWENANGAN YANG HARUS MENJADI KEKUATAN BERSAMA
Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Namun, otonomi bukan sekadar kewenangan administratif. Otonomi juga merupakan kesempatan untuk mengenali potensi sendiri, menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan membangun masa depan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki daerah.
Setelah 27 tahun, kita perlu bertanya: sudah sejauh mana kewenangan tersebut mampu menyatukan potensi Lembata?
Apakah setiap perangkat daerah telah bergerak dalam satu arah pembangunan yang saling mendukung?
Apakah setiap wilayah telah memperoleh perhatian berdasarkan kebutuhan dan potensinya?
Apakah kebijakan yang kita hasilkan telah membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas?
Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah menempatkan kepentingan Lembata di atas kepentingan sektoral dan kelompok?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mencari siapa yang salah. Pertanyaan itu merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memperbaiki cara kita membangun.
Kita harus menyadari bahwa keberhasilan sebuah daerah tidak ditentukan oleh keberhasilan satu perangkat daerah saja, satu wilayah saja, atau satu kelompok masyarakat saja.
Keberhasilan daerah lahir dari kemampuan menghubungkan berbagai potensi menjadi kekuatan yang saling melengkapi.
Pertanian tidak dapat dipisahkan dari perdagangan. Perikanan tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur dan pemasaran. Pariwisata membutuhkan dukungan kebudayaan, transportasi, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Pendidikan membutuhkan keterhubungan dengan kebutuhan pembangunan serta potensi daerah.
Ketika seluruh sektor bekerja sendiri-sendiri, hasilnya mungkin terlihat dalam laporan masing-masing. Namun, ketika seluruh sektor bergerak secara terpadu, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Otonomi seharusnya memperluas kemampuan kita untuk membangun bersama, bukan mempersempit cara kita memandang kepentingan daerah.
2. SEKAT TERBESAR TERKADANG BUKAN BATAS WILAYAH, MELAINKAN CARA BERPIKIR
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal batas wilayah administratif, batas desa, batas kecamatan, dan batas kepemilikan tanah. Batas-batas tersebut memiliki fungsi yang jelas dan perlu dihormati.
Namun, ada sekat lain yang tidak selalu terlihat, tetapi dapat memengaruhi cara kita bekerja dan mengambil keputusan.
Sekat itu dapat muncul dalam bentuk ego sektoral, sikap eksklusif, prasangka sosial, kepentingan kelompok, atau kebiasaan menilai persoalan hanya dari sudut pandang sendiri.
Dalam pemerintahan, sekat dapat terjadi ketika suatu perangkat daerah lebih mementingkan keberhasilan programnya sendiri daripada dampaknya terhadap pembangunan secara keseluruhan.
Dalam kehidupan sosial, sekat dapat muncul ketika seseorang lebih mengutamakan kedekatan kelompok daripada kepentingan bersama.
Dalam pembangunan wilayah, sekat dapat terbentuk ketika potensi suatu desa atau kecamatan tidak dikembangkan dalam hubungan yang saling menguntungkan dengan wilayah lainnya.
Dalam kehidupan politik, perbedaan pilihan dapat berubah menjadi jarak sosial apabila kita gagal memisahkan persaingan politik dari hubungan kemanusiaan.
Padahal, setelah sebuah kontestasi politik selesai, masyarakat tetap hidup berdampingan. Pemerintahan tetap harus bekerja. Anak-anak tetap membutuhkan pendidikan. Petani dan nelayan tetap membutuhkan dukungan. Pelayanan kesehatan tetap harus berjalan. Dan seluruh masyarakat tetap menaruh harapan pada masa depan Lembata.
Karena itu, kita perlu belajar membedakan antara perbedaan yang memang harus dihormati dan sekat yang sebenarnya tidak perlu dipelihara.
Berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan.
Berbeda pilihan politik bukan berarti kehilangan persaudaraan.
Berbeda kepentingan tidak berarti kita tidak dapat menemukan titik temu.
Berbeda wilayah tidak berarti kita harus berjalan sendiri-sendiri.
Kita tidak harus selalu sepakat dalam segala hal untuk dapat bekerja sama dalam membangun Lembata. Kita hanya perlu memiliki kesediaan untuk menempatkan kepentingan bersama sebagai titik temu.
3. MEMBANGUN LEMBATA TANPA SEKAT WILAYAH
Lembata memiliki wilayah dengan karakteristik, potensi, dan tantangan yang beragam. Ada kawasan yang memiliki potensi pertanian, ada yang mengandalkan perikanan dan kelautan, ada yang memiliki daya tarik wisata, dan ada pula yang berkembang melalui perdagangan, jasa, serta kegiatan ekonomi lainnya.
Perbedaan potensi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk membangun keterhubungan antardaerah, bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri.
Bayangkan apabila hasil pertanian dari satu wilayah dapat dipasarkan dengan lebih baik melalui jaringan perdagangan di wilayah lain.
Bayangkan apabila potensi perikanan di pesisir terhubung dengan pengolahan hasil, distribusi, dan pasar yang lebih luas.
Bayangkan apabila destinasi wisata di berbagai kecamatan dikembangkan sebagai bagian dari pengalaman perjalanan yang saling melengkapi, bukan sekadar sebagai objek yang berdiri sendiri.
Bayangkan pula apabila pembangunan jalan, sarana transportasi, jaringan komunikasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan direncanakan dengan memperhatikan keterhubungan kebutuhan masyarakat antarkawasan.
Semua itu membutuhkan cara berpikir yang melampaui batas administratif.
Desa tidak boleh dipandang hanya sebagai wilayah yang harus menyelesaikan persoalannya sendiri. Kecamatan tidak boleh hanya menjadi pusat pelayanan bagi wilayahnya tanpa membangun koordinasi dengan wilayah lain. Perangkat daerah tidak boleh hanya melihat program berdasarkan batas tugas sektornya, tetapi juga harus memahami hubungan program tersebut dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Tentu, setiap wilayah memiliki prioritas dan karakteristik masing-masing. Pembangunan yang terintegrasi tidak berarti semua wilayah harus menerima program yang sama.
Yang dibutuhkan adalah kemampuan menyusun prioritas secara objektif, membangun kerja sama, dan memastikan bahwa potensi suatu wilayah dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Dengan cara pandang seperti ini, kemajuan satu wilayah tidak diperlakukan sebagai pesaing bagi wilayah lainnya.
Sebaliknya, keberhasilan suatu wilayah menjadi peluang untuk memperkuat kemajuan Lembata secara keseluruhan.
4. MEMBANGUN TANPA SEKAT BERARTI MENGAKHIRI EGO SEKTORAL
Salah satu tantangan dalam pembangunan daerah adalah bagaimana memastikan bahwa berbagai perangkat pemerintahan tidak bekerja hanya berdasarkan urusan masing-masing, tetapi bergerak menuju tujuan pembangunan yang sama.
Setiap perangkat daerah memiliki tugas, fungsi, kewenangan, anggaran, dan indikator kinerja yang berbeda. Pembagian tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pembagian tugas tidak boleh berubah menjadi pemisahan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
Persoalan kemiskinan, misalnya, tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah. Persoalan stunting membutuhkan keterlibatan sektor kesehatan, pendidikan, pangan, sanitasi, perlindungan sosial, pemerintah desa, dan keluarga.
Pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan mempromosikan destinasi. Ia membutuhkan akses transportasi, kebersihan lingkungan, kualitas pelayanan, keterlibatan masyarakat, dukungan pelaku usaha, serta perlindungan terhadap potensi alam dan budaya.
Demikian pula pengembangan ekonomi masyarakat membutuhkan hubungan antara produksi, peningkatan kualitas produk, akses pasar, pembiayaan, pendampingan usaha, dan infrastruktur pendukung.
Karena itu, keberhasilan pembangunan harus dinilai bukan hanya dari terlaksananya kegiatan setiap perangkat daerah, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut saling mendukung dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Kita perlu memperkuat budaya kerja yang mengutamakan koordinasi, keterbukaan data, penyelesaian masalah bersama, dan evaluasi berdasarkan hasil.
Tidak perlu mempertentangkan perangkat daerah mana yang paling berjasa. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari kerja pemerintahan.
Jabatan boleh berbeda, tugas boleh berbeda, dan anggaran boleh berada pada perangkat daerah yang berbeda. Namun, arah pengabdian kita harus tetap sama: kesejahteraan masyarakat Lembata.
5. MEMBANGUN TANPA SEKAT ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Sebaliknya, masyarakat juga tidak dapat dibebani seluruh tanggung jawab pembangunan tanpa dukungan kebijakan, anggaran, pelayanan, dan pendampingan yang memadai.
Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan kebijakan, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, mengelola sumber daya, dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat memiliki pengetahuan tentang kebutuhan sehari-hari, pengalaman menghadapi persoalan, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi yang terdapat di lingkungannya.
Keduanya harus dipertemukan dalam hubungan yang saling menghormati.
Pemerintah tidak boleh menganggap masyarakat hanya sebagai penerima bantuan atau peserta kegiatan seremonial. Masyarakat harus memperoleh ruang yang bermakna untuk menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Sebaliknya, partisipasi masyarakat perlu disertai kesediaan untuk menjaga fasilitas umum, memelihara lingkungan, menaati aturan, mengembangkan usaha produktif, dan mengawasi pembangunan secara bertanggung jawab.
Keterlibatan masyarakat juga tidak boleh berhenti pada forum konsultasi atau musyawarah perencanaan pembangunan. Aspirasi yang disampaikan perlu dipertimbangkan secara terbuka, disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta dijelaskan tindak lanjutnya.
Tidak semua usulan dapat langsung diwujudkan. Namun, setiap aspirasi yang disampaikan secara resmi patut memperoleh perhatian dan penjelasan yang layak.
Ketika pemerintah terbuka terhadap kritik dan masyarakat bersedia terlibat secara konstruktif, kepercayaan akan tumbuh.
Kepercayaan inilah yang menjadi modal penting untuk membangun kerja sama jangka panjang.
Sebab, pembangunan akan lebih kuat ketika masyarakat merasa bahwa mereka bukan sekadar penonton, melainkan bagian dari proses yang menentukan masa depan daerahnya.
6. MEMBANGUN TANPA SEKAT BUKAN BERARTI MENGHILANGKAN IDENTITAS
Di tengah gagasan tentang persatuan dan keterhubungan, ada satu hal yang harus tetap kita jaga: identitas lokal merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Lembata.
Setiap komunitas memiliki sejarah, nilai, adat istiadat, dan pengalaman yang membentuk identitasnya. Kekayaan tersebut tidak harus dihilangkan demi membangun kesatuan daerah.
Sebaliknya, identitas lokal dapat menjadi sumber pengetahuan, solidaritas, kreativitas, dan kekuatan sosial apabila dikelola secara bijaksana.
Yang perlu kita hindari adalah ketika identitas digunakan untuk membangun anggapan bahwa suatu kelompok lebih berhak daripada kelompok lainnya, atau ketika perbedaan dijadikan alasan untuk menutup ruang kerja sama.
Kita dapat mencintai kampung sendiri tanpa merendahkan kampung lain.
Kita dapat mempertahankan adat sendiri tanpa menolak dialog dengan komunitas lain.
Kita dapat menjaga hubungan kekerabatan tanpa menjadikan kedekatan pribadi sebagai ukuran utama dalam menentukan kesempatan dan penghargaan.
Kita dapat menghormati sejarah masing-masing komunitas sambil membangun kesadaran bahwa kita juga memiliki tanggung jawab sebagai satu masyarakat Kabupaten Lembata.
Dalam konteks ini, kebudayaan memberikan pelajaran penting: identitas yang kuat tidak harus menghasilkan sikap tertutup.
Seseorang dapat memiliki akar yang kuat sekaligus berpikiran terbuka. Sebuah komunitas dapat mempertahankan tradisinya sekaligus bekerja sama dengan komunitas lain. Sebuah daerah dapat mengembangkan modernisasi tanpa menghilangkan kekayaan lokal yang menjadi bagian dari jati dirinya.
Membangun tanpa sekat bukanlah proyek untuk menyeragamkan masyarakat. Ini adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa perbedaan tidak menghalangi kita mencapai tujuan bersama.
7. DARI PERAYAAN HUT MENUJU KOMITMEN PEMBANGUNAN
Setiap peringatan hari ulang tahun daerah selalu menghadirkan suasana kebersamaan. Kita mengikuti upacara, menyelenggarakan berbagai kegiatan, menyampaikan ucapan, dan mengungkapkan kebanggaan terhadap Lembata.
Semua itu merupakan bagian yang wajar dari perayaan hari jadi daerah.
Namun, makna peringatan HUT akan menjadi lebih kuat apabila semangat yang dibangun pada hari perayaan diteruskan menjadi tindakan nyata setelah perayaan berakhir.
Jika kita berbicara tentang persatuan, mari wujudkan dalam kerja sama lintas wilayah.
Jika kita berbicara tentang pemerataan, mari pastikan perencanaan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara objektif.
Jika kita berbicara tentang pelayanan publik, mari pastikan setiap warga memperoleh pelayanan sesuai ketentuan tanpa diskriminasi.
Jika kita berbicara tentang partisipasi, mari buka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi pembangunan.
Jika kita berbicara tentang sinergi, mari bangun koordinasi yang benar-benar menyelesaikan persoalan, bukan sekadar menghasilkan rapat dan dokumen.
Jika kita berbicara tentang kesejahteraan, mari ukur keberhasilan dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kita membutuhkan komitmen yang melampaui pergantian kepemimpinan dan perubahan suasana politik.
Program pembangunan dapat berubah mengikuti kebutuhan, evaluasi, dan kebijakan yang sah. Namun, semangat untuk memperbaiki pelayanan, memperluas kesempatan, menjaga persatuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terus dipelihara.
Dua puluh tujuh tahun otonomi seharusnya mendorong kita semakin matang dalam membangun kelembagaan, semakin terbuka dalam bekerja sama, dan semakin bijaksana dalam mengelola perbedaan.
Kita tidak perlu menunggu semua persoalan selesai untuk mulai bekerja bersama.
Kita juga tidak harus menunggu seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi bersama.
Yang kita butuhkan adalah kemauan untuk memulai, kesediaan untuk mendengarkan, dan konsistensi untuk bekerja.
PENUTUP: SATU LEMBATA, TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA
Dua puluh tujuh tahun otonomi Kabupaten Lembata memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kembali arti pembangunan.
Kita tentu menginginkan Lembata yang memiliki infrastruktur lebih baik, perekonomian yang semakin kuat, pelayanan publik yang semakin berkualitas, pendidikan yang semakin maju, dan masyarakat yang semakin sejahtera.
Namun, semua cita-cita tersebut membutuhkan sesuatu yang tidak selalu terlihat dalam dokumen perencanaan dan laporan anggaran: kemampuan kita untuk membangun kepercayaan, mengelola perbedaan, dan bekerja melampaui kepentingan masing-masing.
Sebab, potensi daerah yang besar tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila tidak dihubungkan melalui kerja sama.
Kewenangan pemerintahan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila terhambat oleh ego sektoral.
Keberagaman masyarakat tidak akan menjadi kekuatan apabila dipelihara dalam hubungan yang saling mencurigai.
Dan pembangunan tidak akan menjadi milik bersama apabila sebagian masyarakat merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk berpartisipasi.
Karena itu, membangun tanpa sekat harus dimulai dari cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita memperlakukan sesama.
Mari kita melampaui sekat-sekat yang tidak perlu tanpa menghilangkan batas kewenangan dan aturan yang harus dihormati.
Mari kita memperkuat kerja sama tanpa mengabaikan tanggung jawab masing-masing.
Mari kita menghormati perbedaan tanpa kehilangan tujuan bersama.
Mari kita membangun wilayah tanpa mempertentangkan potensi.
Mari kita mengembangkan kebudayaan tanpa menjadikannya alasan untuk menutup diri.
Dan mari kita menjadikan setiap kebijakan, setiap program, serta setiap tindakan pembangunan sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Lembata.
Kita mungkin berbeda dalam cara melihat persoalan. Kita mungkin berbeda dalam pilihan dan pendekatan. Kita mungkin memiliki kepentingan yang tidak selalu sama.
Namun, selama kita masih memiliki kepedulian terhadap masa depan daerah ini, selalu ada ruang untuk duduk bersama, berdialog, dan mencari jalan keluar.
Lembata tidak membutuhkan masyarakat yang harus selalu berpikir sama. Lembata membutuhkan masyarakat yang mampu bekerja bersama meskipun memiliki cara berpikir yang berbeda.
Pada usia ke-27 ini, mari kita melangkah dengan kesadaran bahwa masa depan Lembata tidak dapat dibangun oleh satu orang, satu kelompok, satu wilayah, atau satu lembaga saja.
Masa depan Lembata adalah tanggung jawab kita bersama.
Sebab, membangun tanpa sekat bukan sekadar slogan peringatan hari ulang tahun. Membangun tanpa sekat adalah komitmen untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas ego sektoral, persaudaraan di atas prasangka, keadilan di atas diskriminasi, dan masa depan Lembata di atas kepentingan yang sempit.
SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE-27 OTONOMI KABUPATEN LEMBATA
12 OKTOBER 2026
MEMBANGUN TANPA SEKAT.
MENYATUKAN POTENSI, MEMPERKUAT KERJA SAMA, MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA.
Berbeda bukan alasan untuk terpisah. Bersatu bukan berarti harus seragam. Maju bukan hanya tentang membangun wilayah, tetapi juga tentang membangun kesadaran bahwa kita memiliki masa depan yang sama.
TAAN TOU! LEMBATA MAJU, MASYARAKAT BERSATU, PEMBANGUNAN UNTUK SEMUA.
Komentar