KORANINFOKINI.COM, LEMBATA — Bupati Lembata NTT Sabtu 5 September 2026 buka suara terkait beredarnya surat somasi yang sedang ramai dibahas di ruang publik dan media sosial.
Kepada koraninfokini orang nomor satu di kabupaten Lembata ini menegaskankan dirinya menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum.
Namun lanjutnya, persoalan yang menjadi dasar somasi ini adalah urusan pribadi.
“Ini urusan pribadi dan tidak ada kaitan sama sekali dengan proyek pemerintah, keuangan daerah, aset daerah maupun kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata. Tidak ada satu pun hal yang disinggung menyentuh tugas, fungsi, maupun wewenang jabatan saya,” ungkap bupati Kanis tegas.
Dikatakannya, persoalan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menimbulkan keretakan antara bupati dan wakil.
“Saya menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dan tidak akan dijadikan alasan atau bahan untuk menimbulkan keretakan, pertentangan, atau polemik antara Bupati dan Wakil Bupati. Kami tetap berdiri tegak, bersatu, dan menjalankan amanah rakyat secara bersama-sama. Keharmonisan pemerintahan adalah syarat utama pelayanan, dan saya akan menjaganya terus,” terang bupati Kanis lagi-lagi tegas.
Kepentingan masyarakat Lembata, kata dia jauh lebih besar, jauh lebih penting, dan jauh lebih utama dibandingkan urusan pribadi siapa pun.
“Saya tidak akan masuk ke ranah menghakimi siapa yang benar atau salah. Ada jalur hukum yang berlaku, ada aturan yang harus diikuti. Selesaikanlah persoalan itu di tempat yang tepat, melalui mekanisme hukum yang sah dan adil. Jangan bawa urusan pribadi ke ranah publik, apalagi mengaitkannya dengan nama baik lembaga pemerintahan,” tandasnya.
Ia juga meminta seluruh masyarakat Lembata agar tidak terprovokasi.
“Saya meminta seluruh masyarakat Lembata agar tidak mudah terprovokasi. Jangan membuat kesimpulan hanya dari potongan berita, kabar simpang siur, atau unggahan di media sosial yang belum tentu benar. Jangan biarkan urusan pribadi sekelompok orang diubah menjadi masalah daerah, apalagi sampai mengganggu kelancaran pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan semua urusan rakyat yang sedang kami kerjakan,” paparnya.
“Bagi saya, jabatan ini adalah amanah, bukan alat kepentingan pribadi. Pemerintahan Kabupaten Lembata tetap solid, tetap berjalan, tetap fokus bekerja. Pelayanan publik tidak boleh terhenti, pembangunan tidak boleh terhambat, kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama kami. Mari kita jaga Lembata tetap damai, tetap aman, tetap teduh.Tempatkan urusan pribadi pada tempatnya: sebagai urusan pribadi. Dan jadikan kepentingan rakyat, keutuhan daerah, serta kemajuan Lembata sebagai satu-satunya tujuan kita bersama,” tutupnya.
Komentar