KORANINFOKINI.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR di SMA Negeri 1 Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Senin 13 Oktober 2025.
Kegiatan ini dihadiri ratusan siswa, guru, serta tokoh masyarakat setempat.
Pada kesempatan itu, Mekeng membahas tentang pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ia menegaskan generasi muda, khususnya para pelajar SMA, memiliki peran sentral dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pemahaman terhadap Empat Pilar menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter kebangsaan yang kuat, cinta Tanah Air dan berintegritas.
“Anak Indonesia harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan semangat kebangsaan sejak dibangku pendidikan. Kalianlah calon pemimpin masa depan yang akan membawa negara ini menuju Indonesia Emas pada tahun 2045,” tegas Mekeng.
Pada kesempatan yang sama, Mekeng juga berdialog langsung dengan para siswa dan masyarakat, membahas berbagai isu pendidikan. Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap program Presiden Prabowo Subianto tentang Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah.
Menurut Mekeng, program MBG bukan hanya langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia agar lebih sehat dan fokus belajar. Namun, program ini juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Program ini sangat baik karena bahan makanan diambil dari petani, nelayan dan pelaku UMKM lokal, sehingga terjadi perputaran ekonomi di masyarakat. Jika ada kendala di lapangan, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Ini program Presiden Prabowo yang luar biasa, dan sudah sepatutnya semua pihak mendukung pelaksanaannya secara bersama-sama,” papar Ketua Badan Penganggaran MPR RI tersebut.
Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI, Mekeng juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi anggaran pendidikan yang memadai. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, di mana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.
Komentar